Bawaslu Imbau Peserta Pemilu Kampanye Sesuai Jadwal

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjadi narasumber dalam siaran langsung Dialog TVRI Peta Politik Nasional Antisipasi Politisasi SARA dan Hoaks Jelang Pemilu, Senin malam (2/1/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghimbau peserta pemilu atau partai politik harus menahan diri untuk melakukan kampanye sebelum waktunya. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye Pemilu pada 28 November 2023 - 10 Februari 2024.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat siaran langsung Dialog TVRI Peta Politik Nasional Antisipasi Politisasi SARA dan Hoaks Jelang Pemilu, Senin malam (2/1/2023).

"Peserta pemilu harus menjalani tahapan sesuai aturan. Sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan kondusif dan nyaman bagi seluruh pihak," ungkapnya.

Menurut Bagja, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah diluncurkan Bawaslu beberapa waktu lalu bisa menjadi acuan untuk semua pihak dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu. Terutama kerawanan terkait Suku, Agama, Ras dan Antargolongan serta berita hoaks.

"Ini bisa mengerikan jika tidak dibatasi (kampanye liar) saat ini, maka perlu ruang sosialisasi yang baik yang merata sesuai dengan asas pemilu," katanya.

Maka Bagja meminta masyarakat juga membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan melekat di lingkungan tinggal masing-masing. Dia pun meminta masyarakat jangan enggan melapor kepada Bawaslu jika ditemukan dugaan pelanggaran.

"Nah ini sudah mulai kita harus lihat bagaimana peserta pemilu menggunakan ruang-ruang publik," ajak Bagja. Ditulis oleh Reyn Gloria pada Selasa, 3 Januari 2023 - 13:35 WIB

di lansir dari Bawaslu RI 

Bawaslu Jadikan IKP Modal Utama dalam Lakukan Mitigasi Pelanggaran Pemilu

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Rapat Evaluasi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahapan Pemilu 2024 di Bali, Rabu (28/12/2022) malam.

Ditulis oleh Robi Ardianto pada Rabu, 28 Desember 2022 - 22:29 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berpesan kepada jajaran Bawaslu daerah agar menjadikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai mitigasi utama dalam melakukan pencegahan Pemilu 2024. Menurutnya, setelah IKP diluncurkan, agar para pengawas pemilu menjadi cermat dan tepat dalam melihat seluruh pernya dimanfaatkan stakeholder di luar Bawaslu, melainkan harus dimaksimalkan oleh Bawaslu itu sendiri dalam melakukan pencegahan. Dalam memaksimalkan itu, imbau Lolly, untuk memperluas kerjasama dengan seluruh stakeholder.

"Ini adalah upaya serius kita dalam melakukan pencegahan. Jadi, pencegahan itu tidak sekadar surat imbauan, pencegahan itu kolaborasi dengan stakeholder," ujarnya.

Selain itu, soal pengawasan partisipatif Lolly yang mengampun Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas tersebut meminta Bawaslu daerah lebih gencar dalam menyosialisasikan meja layanan pemilu dan mengajak pemantau lokal bergabung dengan Bawaslu.

"Sosialisasikan lagi meja layanan pemilu, karena semkai banyak pemantau yang hadir, maka akan semakin kuat kualitas kita melakukan pengawasan secara partisipatif," ujarnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Bawaslu daerah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.  Caranya dia menjelaskan, Bawaslu harus mampu memaksimalkan tugas-tugas pengawasan, khususnya dalam melakukan pencegahan adanya pelanggaran pemilu dan pemilihan.

"Kita (Bawaslu) harus selalu membangun kepercayaan pemilu yang lebih terpercaya. Artinya, Bawaslu harus memberikan rasa aman, nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat," tegasnya.

Untuk menjaga kepercayaan itu, menurut dia, harus memperkuat pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Salah satunya yaitu dengan konsep pengawasan gotong royong yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

"Artinya, Bawaslu memiliki pekerjaan rumah untuk menggerakan seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong dalam melakukan pengawasan pemilu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja turut mengingatkan seluruh divisi dan jajaran Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Pernyataan Bagja tersebut sekaligus membuka jalannya rapat evaluasi itu.

"Semua memiliki tugas mengawasi, oleh sebab itu ajak teman-teman anda untuk melakukan pengawasan yang ada," tukasnya.

Penulis: Robi Ardianto

Foto: Bhakti Satrio

Editor: Rama Agusta

di lansir dari Bawaslu RI